Duduk Perkara Terkait Alotnya Transisi Listrik Blok Rokan

Listrik Update-Transisi Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina (Persero) kini sedang tersandung batu masalah pada pasokan kelistrikan. Padahal, listrik menjadi salah satu kunci berjalannya proses produksi minyak di Blok Rokan, Riau.

PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) sebagai pemasok listrik Blok Rokan saat ini tidak mau serta merta menyerahkan pembangkitnya dalam transisi ini. Mayoritas saham MCTN dimiliki oleh Chevron Standard Limited (CSL).

Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero), menjelaskan PLN dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sudah menandatangani kontrak jual beli listrik dan uap, untuk jangka pendek dan panjang.

Perjanjian dibagi menjadi dua yakni jangka pendek dan jangka panjang karena untuk membangun transmisi dari sistem Sumatera untuk memenuhi kebutuhan listrik di Blok Rokan butuh waktu setidaknya tiga tahun. Ini yang dimaksud untuk jangka panjang. Sementara untuk jangka pendek, harus menggunakan aset yang sudah ada saat ini karena produksi tidak bisa berhenti.

“MCTN ini adalah perusahaan yang dibangun dan dimiliki CSL. CSL adalah afiliasi dengan Chevron. Aset ini kan dibangun 20 tahun. 300 mega watt (MW) US$ 190 juta,” ungkapnya kepada Wartawan di Jakarta, Kamis(15/04/2021).

Tidak hanya komunikasi dengan Pertamina soal pasokan listrik, PLN juga melakukan komunikasi dengan CSL agar bisa berjalan mulus, namun menurutnya tiba-tiba dilakukan lelang.

Angka US$ 190 juta menurutnya angka yang wajar. Namun dalam proses lelang, permintaannya jauh lebih tinggi yakni mencapai US$ 300 juta.

“Harusnya bagaimana aset itu 1-2 tahun ke depan itulah yang harus kita beli. Sangat penting karena untuk operasional dan alat lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pembangkit ini dimiliki oleh CSL 95%, dan CSL menagih biaya dari pengelolaan uap dan gas yang menghasilkan listrik dan biaya ini sudah dibayar oleh CPI. CPI pun sudah dibayar negara melalui cost recovery.

“Cost recovery artinya apa, dibiayai negara dalam sistem cost recovery,” ujarnya.

Bob menyebut PLN sudah sepaham dengan SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Pertamina bahwa ini harus dikelola PLN dan transisi harus berlangsung dengan lancar.

“Bahwa ini harus dikelola ‘PLN’, PLN punya kemampuan itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Bob sempat menyampaikan ada yang tidak wajar soal harga lelang dalam pengalihan aset pembangkit listrik yang ada di Blok Rokan, Riau.

Nilai aset yang ditawarkan mestinya mengacu pada harga yang wajar. Namun harga tender yang ditawarkan mencapai US$ 300 juta atau setara dengan Rp 4,2 triliun (kurs Rp 14.000/US$).

Padahal menurutnya 20 tahun lalu saja hanya sebesar US$ 190 juta atau setara Rp 2,66 triliun kurs saat ini. Selisih yang sangat jauh ini dia sebut tidak wajar.

“Nilai aset ini kita tawarkan sesuatu yang kewajaran. Kita gak inginkan tiba-tiba US$ 300 juta. Sedangkan nilai beli US$ 190 juta yang kita dapat 20 tahun lalu,” ungkap Bob Kepada Listrik Update, baru-baru ini.

TERBARU

spot_img